×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

dulmyid - Informasi Terkini

Iklan

Candil Kuya

Tag Terpopuler

Dikritik Anggota DPR RI Anwar Hafid, Terkait Masalah Tambang di Bahodopi, Ini Jawaban Wakil Bupati Morowali

Kamis, 20 Mei 2021 | Mei 20, 2021 WIB


LIDAHTIMOR.COM-MOROWALI
Terkait peryataan Anggota DPR RI Drs Anwar Hafid,M.Si belum lama ini kepada beberapa wartawan, bahwa ada tambang yang di duga tidak punya ijin di wilayah Siumbatu dan Lalampu Kecamatan Bahodopi ini menjadi tanggung jawab siapa? Dan meminta agar sekali-sekali Wakil Bupati turun lapangan cek, karena tugas pengawasan tupoksinya Wabup, Wakil Bupati Morowali DR. Najamudin, angkat bicara, Jumat (21/5/2021)
 
Dikutip dari group WhatsApp ‘Bersama GANN Morowali’ Wakil Bupati Morowali DR. Najamudin menyampaikan soal tanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab itu ada dua, pertama tanggung jawab pengawasan dan kedua tanggung jawab yang mengeluarkan izin. Apabila terjadi kesalahan dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Termasuk tumpang tindih lahan. Yang saat ini masing-masing merasa memiliki legalitas menggugat di PTUN.
 
”Jadi Pengawasan masalah tambang di Morowali ini tidak hanya pada proses menambang atau eksploitasi. Beberapa hal penting yang dilakukan adalah pertama legalitas area tambang. Proses izin sesuai aturan. RTRW yang diterbitkan oleh dinas PU. AMDAL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Rekomenfasi PTSP. Semua izin/rekomendasi diatas, wajib diproses sesuai UU/Peraturan. Bila proses Izin/Rekomendasi diproses tidak sesuai aturan, maka dipastikan hasilnya, akan berdampak pada kerusakan. Kenapa rusak? Karena dari awal sudah rusak. Kenapa dari awal rusak? Karena suap,” terangnya.
 
”Makanya, kenapa KPK, Polri, sudah mulai masuk bidang pertambangan, karena permainan ini sudah tercium, sudah terdereksi ada mafia dibalik izin usaha pertambangan. Kemudian kedua pengawasan. Amdal tidak dijalankan dengan baik oleh pihak perusahaan. Kemudian pengawasan Pemda yang belum optimal. Olehnya terimakasih kepada senior kita, saudara kita bapak H. Anwar Hafid, anggota DPR RI, yang telah memberikan dukungan kepada Pemda Morowali. Wabil khusus Wakil Bupati Morowali sesuai UU 23 thn 2014 bahwa Wakil Bupati diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja Pemda, termasuk bidang pertambangan,” ungkapnya.
 
”Terima kasih masukan dari sahabat atau kakanda Anwar Hafid. Masih ada waktu kita 2,5 tahun untuk menjalankan tugas pengawasan. Saya akan menyusun TIM dan Program Pengawasan khususnya bidang pertambangan,” tandasnya.

 

Penulis : Supriyono

Editor : Martin Uung

 

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS