×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

dulmyid - Informasi Terkini

Iklan

Candil Kuya

Tag Terpopuler

Pakar Hukum, Romli; Keputusan Penonaktifan 75 Pegawai KPK Sudah Tepat dan Sesuai Aturan

Jumat, 14 Mei 2021 | Mei 14, 2021 WIB


JAKARTA-
LIDAHTIMOR-COM Dinamika perdebatan paska diputuskan masalah penonaktifan 75 Orang Pegawai Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dan sekaligus tanggapan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung-Jawa Barat.

“Setelah apa yang terjadi pada HTI dan FPI akhir-akhir ini. Kita tidak boleh mentolerir lagi terhadap calon ASN atau ASN dengan landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa, tanpa ada perkecualian siapapun dia,” Jelas Prof. Romli

 

Jadi keputusan menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK sudah sejalan dengan aturan yang berlaku. Bukan karena unsur dendam pribadi apalagi tuduhan berdasarkan narasi-narasi jijik yang jor-joran dilontarkan sebagian pihak belakangan ini. Yang memainkan drama ini ada dua, yaitu: 1) yang tak rela tergusur, dan 2) kelompok yang menikmati manfaat dari mereka.

 

“Pasca Putusan MK.RI Nomor 70/ PUU- XVII/2019 telah mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 termasuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun mengklaim KPK di bawah Firli  adalah LEMAH,” ungkat Guru Besar

Prof. Romli pun mengatakan negara tidak mentolerir siapa pun yang memiliki landasan paragdigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa.  Statement ini sangat telak.  Artinya, ini bisa ditafsirkan sebagai, siapa pun yang tidak lolos, sudah TEPAT dinonaktifkan.

 

#Simple Logic ;   Tak lulus ujian, siswa tinggal kelas.   Tak lulus UMPTN, calon mahasiswa tak bisa kuliah di universitas dan jurusan yang dipilih. Tak lolos uji kriteria dari calon mertua, tak bisa melamar kekasih. Jadi, yang membolak-balikkan logika ini apalagi dengan tanpa malu menyatakan diri sebagai sosok berintegritas atau hebat, adalah SIKAP PENGECUT YANG SANGAT MEMALUKAN dan hal Inilah yang sebenarnya harus dilawan. Arogansi dan keinginan nafsu yang semena-mena berlandaskan kepentingan diri sendiri inilah yang sebenarnya harus dikritik dan dihujat, bukan sebaliknya, kecuali ada kepentingan dan niat lain di baliknya.

 

Jangan pula bandingkan dengan pernyataan pakar hukum tata negara yang sekarang sedang sibuk jadi Youtuber, yang cenderung berlandaskan subjektivitas dan condong berpihak kepada pihak tertentu. Namanya vlog, kalau tidak sensasional tidak akan rame. Kalau tidak tampil beda, tidak banyak yang mau nonton.

 

Siapa pun yang melawan dan mau protes, silakan lewat jalur hukum. Kalau hanya bikin panas lewat narasi, bisa dipastikan kalau mereka punya niat lain di balik semua ini.

 

Ini agak mirip dengan kondisi pilpres lalu di mana mereka merasa sebagai pemenang dan pihak lawan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ini namanya penggiringan OPINI SESAT TANPA DATA, hanya berlandaskan klaim pribadi untuk kepentingan pribadi.

 

#Tulisan dipetik dan dinarasikan dari Penjelasan Prof. Dr. Romli Atmasasmita. ( Guru Besar Hukum Pidana) Universitas Padjajaran Bandung-Jawa Barat

Pakar Hukum, Romli; Keputusan Penonaktifan 75 Pegawai KPK Sudah Tepat dan Sesuai Aturan

Pakar Hukum, Romli; Keputusan Penonaktifan 75 Pegawai KPK Sudah Tepat dan Sesuai Aturan

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS